Pendidikan Tinggi Indonesia: Otonomi atau Liberalisasi

Dalam rangka menyalurkan minat, menimba pengalaman, memperluas jaringan, sejak Agustus lalu saya bekerja sebagai pengelola website http://manajemen-pendidikankedokterankesehatan.net/ yang berada di bawah naungan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM. Untuk sahabat pembaca yang memiliki minat pada manajemen pendidikan kedokteran dan kesehatan silakan secara aktif mengikuti konten yang kami update setiap harinya di website tersebut. Gagasan dan masukan untuk perkembangan yang berisi program pengembangan manajemen dan kepemimpinan untuk dekan dan dosen fakultas kedokteran melalui metode jarak jauh ini sangat kami harapkan.

Dalam rangka memperkaya informasi pada website http://manajemen-pendidikankedokterankesehatan.net/, hari ini saya berkesempatan menghadiri Diskusi Publik dengan judul Undang-undang Pendidikan Tinggi: Menjamin Akses Pendidikan untuk Semua yang diselenggarakan di Gedung Purna Budaya, Universitas Gadjah Mada dalam rangka Dies Natalis Universitas Gadjah Mada ke 63. Berikut reportasenya (juga dapat dibaca di sini), saya nantikan komentar dan masukannya.

Diskusi Publik Undang-undang Pendidikan Tinggi: Menjamin Akses Pendidikan untuk Semua

18 Desember 2012, Gedung Purna Budaya, Universitas Gadjah Mada

Para narasumber diskusi publik Undang-undang Pendidikan Tinggi di Purna Budaya UGM, Yogyakarta. (sumber: http://manajemen-pendidikankedokterankesehatan.net/)

Diskusi yang terselenggara atas kerjasama BEM KM UGM dan Kantor Berita Radio 68 H ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. Ir. Nizam, MSc., PhD. (Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional), Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA. (Guru Besar sekaligus Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada) dan Ahmad Rizky M. Umar (Menteri Koordinator Kebijakan Eksternal BEM KM UGM).

Pengantar Moderator:

Beberapa waktu yang lalu negara dianggap terlalu etatis dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Diskusi publik pada hari ini mendiskusikan peran negara dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kaitan pengesahan Undang-undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahnu 2012.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Prof. Nizam mengawali diskusi dengan memberi ilustrasi bahwa dalam memberikan pendidikan kepada rakyatnya, negara melalui pemerintah bersikap sebagaimana ibu dari Prof. Nizam yang mengupayakan segala cara, bahkan hingga berhutang kanan-kiri, untuk dapat menyediakan pendidikan bagi putra-putrinya meski harus berjuang seorang diri.

Realitanya, rakyat membutuhkan pendidikan dan negara perlu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan ini. Sayangnya, kemampuan negara saat ini belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan, terutama pendidikan tinggi rakyat Indonesia. Semangat education for all telah menjadi kesepakatan global, namun dengan kemampuan negara saat ini, pemerintah Indonesia perlu menerapkan skala prioritas dalam penyediaan pendidikan. Pilihan jatuh kepada menjamin pelaksanaan wajib dasar selama 12 tahun. Harapannya, seiring meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan wajib belajar 12 tahun, pembangunan dan perekonomian semakin baik, sehingga negara dapat menjamin pendidikan rakyatnya kelak hingga pendidikan tinggi. Saat ini penyelengaraan pendidikan tinggi oleh pemerintah melalui perguruan tinggi negeri telah mengakomodasi 2,5 juta mahasiswa. Sementara 3,5 juta mahasiswa di perguruan tinggi swasta.

Lewat UU Dikti negara ingin memastikan bahwa yang masuk PTN kelak akan ujung tombak bangsa. Kesempatan kuliah yang didapat bukan karena alas an ekonomi, sosial, budaya, tetapi semua mendapat kesempatan yang sama. Diharapkan tidak ada diskriminasi untuk masuk ke PTN. Tiga prinsip yang dipegang pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yaitu ketersedian, keterjangkauan, dan kepastian. Ketersediaan: menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan. Keterjangkauan: menetapkan biaya yang dapat dijangkau masyarakat. Kepastian: memberikan kepastian bagi peserta didik. Misal, seorang mahasiswa yang telah diterima tidak boleh ditolak jika tidak mampu membayar maupun tidak akan didropout bila tidak mampu melunasi SPP.

Setelah Prof. Nizam menyampaikan paparannya, Prof. Ichlasul Amal mengisahkan pengalamannya saat memimpin UGM sejak era reformasi dimulai yang juga masa pasca krisis ekonomi yang menyerang Indonesia. Pada saat itu beliau dihadapkan kenyataan bahwa 10% dari 4800 mahasiswa UGM terancam mendropoutkan diri. Uniknya, sebagian besar ingin berhenti kuliah bukan karena biaya SPP semata melainkan beban biaya hidup yang meningkat, terutama bagi mereka yang merantau. Dengan berbagai upaya akhirnya UGM mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga dari beberapa negara. Prof. Ichlasul Amal juga menyampaikan bahwa kondisi saat ini sangat berbeda dengan saat dirinya masih menjabat rektor. Saat itu, mahasiswa yang mampu pun malu untuk membawa mobil karena banyak mahasiswa lain yang tidak bawa mobil. Saat ini situasinya berkebalikan, dirinya bahkan kesulitan mencari tempat parkir saat berada di lingkungan almamaternya sendiri, Fisipol.

Menurut Prof. Ichlasul Amal, dalam konteks institusi, bagaimana pun juga prestasi universitas terkemuka tidak dapat dipisahkan dari kemampuan finansialnya. Beliau mencontohkan Harvard University didukung oleh banyak sponsor besar terutama dari dunia industri. Dalam konteks individu, bagaimana bisa masuk perguruan tinggi negeri kalau biaya untuk pergi ke kota  untuk mengikuti ujian masuk saja tidak ada. Bagaimana mau belajar dengan baik kalau meja saja tidak punya. Bagaimana pun selalu ada korelasi antara kemampuan eknomi dengan prestasi. Saat ini yang penting adalah bagaimana rakyat yang tidak mampu dapat masuk ke perguruan tinggi.

Pada saat gilirannya tiba, Rizky M. Umar dari BEM KM UGM menyatakan bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara yang wajib sepenuhnya diselenggarakan oleh negara. Sejak Kemendiknas, yang saat itu masih bernama Kemendikbud, memberlakukan otonomi pada perguruan tinggi di tahun 2000 yang dipertegas dengan keluarnya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), biaya pendidikan secara umum meningkat drastis menyebabkan perguruan tinggi semakin sulit diakses banyak pihak, terutama masyarakat miskin. Diyakini UU Dikti No.12 ini tidak banyak membawa perbedaan dibanding UU BHP, pendahulunya.

Pada sesi kedua diskusi, para pembicara diskusi mengarah lebih spesifik pada pembahasan pembiayaan perguruan tinggi. Prinsip undang-undang yang diterbitkan pemerintah, semaksimal mungkin menghindarkan peningkatan biaya pendidikan tinggi agar tidak memberatkan mahasiswa dan orangtua.

Menurut Prof. Nizam, UU Dikti mengamanahkan agar universitas dapat menghitung secara detail kebutuhan anggarannya masing-masing dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Hal ini mengingat kemampuan pemerintah yang masih terbatas dan harus memprioritaskan pembiayaan pendidikan pada pendidikan dasar. Prof. Nizam mencontohkan pemerintah Malaysia menganggarkan subsidi 14.000 USD per mahasiswa per tahun yang jika dikonversi ke kebutuhaan mahasiswa Indonesia akan berjumlah 2.800 Trlliun rupiah. Bahkan lebih besar dari APBN Indonesia. Saat ini pemerintah telah menganggarkan dana hingga 30 triliun untuk 2 juta mahasiswa perguruan tinggi negeri. Prof. Nizam tidak sepakat jika UU Dikti disebut tidak membawa perubahan signifikan pada penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Sebuah contoh, UU Dikti ini menjamin bahwa mahasiswa tidak boleh DO karena ketiadaan biaya.

Prof. Ichlasul Amal memaparkan bahwa saat krisis keuangan melanda seluruh dunia, semua negara memandang pendidikan tinggi sebagai suatu pemborosan karena tidak berimbangnya antara biaya yang dikeluarkan dan produktivitas ekonomi yang dicapai. Akhirnya terjadi banyak penyesuaian agar lulusan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan kerja. Bagaimanapun pendidikan tinggi terkait erat dengan pasar. Di Eropa bahasa latin sempat diajarkan di seluruh jurusan sebagai dasar ilmu pengetahuan, tetapi belakangan menuai protes dari lulusan sastra latin karena dianggap mengancam penghidupan mereka. Contoh lain, jika selama ini lulusan Fisipol dari Jurusan Administrasi Negara dan Jurusan Hubungan Internasional dianggap mudah mendapatkan pekerjaan, kini seiring berkembangnya dunia media elektronik dan jurnalistik di Indonesia lulusan Jurusan Komunikasi memiliki kesempatan kerja yang terbuka lebar sehingga meningkatkan animo calon mahasiswa baru memilih jurusan komunikasi.

Sementara Ahmad Rizky M Umar menyatakan kekhawatiran bahwa semangat otonomi dalam penyusunan UU Dikti akan memberi konsekuensi pendidikan tinggi sebagai entitas privat yang bersaing dalam melahirkan tenaga kerja yang siap dieksploitasi ketimbang mencetak intelektual yang terlibat aktif dalam produksi pengetahuan dalam semua level profesi yang digeluti. Mengutip pidato pengukuhan Guru Besar Heru Nugroho yang menyatakan bahwa semangat otonomi yang lahir setelah masa reformasi pada kenyataannya justru melahirkan “banalitas intelektual”, yaitu munculnya intelektual yang gemar mengerjakan proyek, terampil sebagai selebriti akademik, namun melupakan produksi pengetahuan di kampusnya.

Lebih lanjut Ahmad Rizky M Umar mengutip studi yang dilakukan Mamdani di Universitas Makarere, Uganda, bahwa reformasi pendidikan gaya neoliberal yang dikampanyekan oleh Bank Dunia memberi implikasi kepada cara-cara berpengetahuan di universitas tersebut. Sebagai contohnya, fenomena ‘the winners and the losers’, departemen dan fakultas yang tidak memiliki kesempatan pasar yang kuat akan cenderung mengajarkan hal-hal yang sifatnya practice-industrial ketimbang teoretik atau berbau pengetahuan.

Ahmad Rizky M Umar meyakini bahwa semangat otonomi yang diusung dalam UU Dikti ini mencerminkan kooptasi kepentingan lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan World Trade Organization( WTO).  Menurutnya, hal ini tercermin dari isi beberapa pasal yang mengatur kerjasama penelitian dengan dunia usaha, pembiayaan pendidikan tinggi oleh mahasiswa, insentif kepada dunia usaha untuk membiayai pendidikan tinggi, hak mengelola kekayaan negara, pendanaan PTN berbadan hukum, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi negara lain yang mengakomodasi kampanye reformasi pendidikan tinggi yang tertuang pada policy framework World Bank dan kampanye globalisasi pendidikan tinggi oleh WTO.

Pemaparan Rizky M Umar ini sebagian mendapat tanggapan dari Prof. Nizam yang menyatakan bahwa inter-koneksi perguruan tinggi dan industri bukan sesuatu yang terlarang. Universitas-universitas unggulan di seluruh dunia membuka diri kepada industri. Pengembangan ilmu pengetahuan bukannya tanpa biaya, kalau ada pihak yang ingin membantu, mengapa harus ditolak. Prof. Nizam mengaku pernah dikejutkan suatu fakta bahwa sebuah korporasi asal Indonesia pernah menyalurkan dana hingga 8 juta US Dollar ke Harvard University. Di luar negeri dukungan industri kepada perguruan tinggi didukung oleh apresiasi dan insentif yang mereka dapat seperti meningkatnya kredibilitas perusahaan karena bekerjasama dengan perguruan tinggi berkualitas, pengurangan pajak dari pemerintah. Ini pulalah yang menjadi alasan korporasi Indonesia justru ada yang mendukung perguruan tinggi luar negeri daripada dalam negeri juga alasan “belum apa-apa sudah dicurgai”.

Selain itu, saat ini terdapat sekitar 40 ribu mahasiswa Indonesia di luar negeri yang sebagian besarnya dengan biaya pribadi. Artinya, banyak masyarakat Indonesia yang mampu menyekolahkan anaknya ke luar negeri dengan biaya tinggi, yang berarti secara finansial tidak keberatan dengan pendidikan tinggi berbiaya tinggi, meski belum tentu universitas yang dituju memiliki kualitas lebih baik dari di Indonesia. Ketika kembali, banyak di antara mereka yang menjadi CEO perusahaan asing di Indonesia dan menjadi atasan para lulusan dalam negeri. Jika perguruan tinggi di Indonesia dapat meningkatkan kualitasnya, bukan tidak mungkin dapat menekan biaya yang dikeluarkan ke luar negeri dan dapat diserap oleh perguruan tinggi dalam negeri.

Sebelum sesi kedua berakhir, Prof. Ichlasul Amal mengisahkan pengalamannya saat dengan bangga menceritakan kepada para pimpinan perguruan tinggi di Eropa bahwa UGM saat itu mendapatkan otonominya. Di luar dugaan, para pimpinan universitas tersebut justru mewanti-wantinya untuk berhati-hati pada status otonomi, yang artinya kampus harus cari uang sendiri. Beliau membenarkan bahwa setelah pemberlakuan status BHMN biaya yang ditanggung universitas memang lebih banyak, inilah yang disebut cost of autonomy. Karena itu perlu dihitung secara cermat berapa kebutuhan universitas dan subsidi yang perlu diberikan oleh pemerintah. Beliau juga menyampaikan bahwa subisid penuh terhadap pendidikan di Eropa bukannya tanpa masalah, iklim kompetisi di antara mahasiswa dan daya saing mahasiswa justru melemah karena setiap lulusan SMA mendapat jaminan untuk dapat meneruskan ke bangku kuliah.

Pada sesi ketiga, Prof. Nizam menegaskan bahwa otonomi bukan berarti melepaskan tanggung jawab pemerintah dari penyelengaraan pendidikan tinggi.  Sejak tahun 2000, otonomi perguruan tinggi diberlakukan, subsidi pemerintah pusat telah meningkat hingga 5 kali lipat dari 160 miliar di tahun pertama dan 1,2 triliun di tahun 2012. Otonomi tata kelola perguruan tinggi penting untuk mewujudkan otonomi akademik. Tidak mungkin perguruan tinggi yang kritis dapat lahir bila dikelola dalam bentuk satuan kerja pemerintah  seperti halnya kecamatan misalnya. Bagaimana perguruan tinggi dan akademisi yang kritis terhadap pemerintah dapat dilahirkan kalau pengelolannya sepenuhnya di bawah pemerintah. Prof. Nizam meminta agar tidak dicampuradukkan antara semangat otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi ini dengan konsep liberalisasi dan komersialisasi.

Prof. Ichlasul Amal menambahkan, sekilas UU Dikti ini membutuhkan banyak peraturan turunan dalam implementasinya, perlu digarisbawahi bahwa peraturan turunan hendaknya tidak terlalu banyak dalam bentuk peraturan menteri karena cenderung rawan dalam penerapan dan relative mudah berubah-ubah mana kala menteri pendidikan berganti. Prof. Ichlasul juga menggarisbawahi bahwa pada UU Dikti ini diatur masa kerja Guru Besar hingga 70 tahun, yang menurut beliau sebuah kabar gembira bagi para Guru Besar seperti dirinya.

Sementara itu Ahmad Rizku M Umar mengungkapkan pihaknya tetap pada posisi semula, yakni menolak UU Dikti ini dan akan berkoordinasi untuk kemudian menyiapkan judicial review dengan harapan dicabutnya Undang-undang ini sekaligus bentuk penolakan terhadap penetrasi World Bank dan WTO.

Menanggapi pernyataan ini, Prof. Nizam menutup paparannya dengan meminta para mahasiswa agar bersikap open-minded dan tidak terjebak kondisi saat ini dalam menyikapi UU Dikti ini karena UU ini disusun untuk memperbaiki kondisi yang ada. UU Dikti ini disusun dengan spirit membangun kembali mimpi setiap anak bangsa untuk bisa merasakan bangku pendidikan di perguruan tinggi.

Diskusi ini ditutup dengan penyerahan keanang-kenangan oleh panitia kepada para narasumber. Diskusi ini direkam oleh kantor Berita Radio 68H dan Tempo TV serta dapat disimak secara tunda melalui Radio Star Jogja (Rabu, 26 Desember 2012), KR Radio, dan SINDO Radio. (fadjar)

2 thoughts on “Pendidikan Tinggi Indonesia: Otonomi atau Liberalisasi

  1. Ini Fadjar temen SMP 5 ya!! Heheh… googling sesuatu kok kbetulan nemu tulisanmu ini. Cuma mampir sambil ninggalin komen ttg iklim kompetisi di Eropa, hmm sebenernya iklim kompetisi di Eropa justru sangat terasa dan setiap orang dihargai sesuai bidang ilmu nya masing2 dan ketrampilan masing2, standar gaji untuk setiap profesi nggak besar (yang membuat orang lebih kaya dr rata2 –third quartile lahh– cuma 1 = kewirausahaan ) sehingga kecenderungan favoritism nggak ad, orang belajar dan bekerja karena ia mencintai bidang tsb, motivasinya bnr2 internal…setiap orang emang dapet jatah tempat perguruan tinggi tp jenis perguruan tinggi aj disini terbagi dua research uni en applied science uni (Djar kmu AFS di Belanda pasti tau bedanya Universiteit vs Hogeschool tho? sistem vmbo-mbo-havo-vwo? ).

    Setelah pendidikan dasar setiap anak langsung dijuruskan untuk masuk ke pendidikan menengah praktek, pendidikan tinggi praktek, ato pendidkan tinggi riset. Dan utk masuk ke uni itu ditentukan dari hasil keseluruhan prestasi selama seseorang bersekolah, jadi nggak ada cerita orang kuliah kok hasil tes sehari ato setahun ngebut bimbel..jadi sesungguhnya kompetisi itu berlangsug selama keseluruhan masa sekolah! Dan korban salah jurusan sangat minim! Setiap anak nggak punya ketakutan sama sekali dengan biaya, karena sebagai seorang pelajar tugas kita hanya mengembangkan diri sebaik-baiknya, belajar hal2 yang kita sukai, dan mengaplikasikannya di dunia kerja demi kesejahteraan bersama (ingat sejahtera bersama bukan kalangan2 tertentu saja!) Kualitas semua institusi pendidikan hampir sama, bukankah sejatinya pendidikan itu sandang-pangan-papan untuk jiwa manusia? Sebernarnya klo filosofi pendidikan yang merata bagi setiap orang bisa tercapai bahagia & sejahtera kok org2 Indonesia itu…

    Salam bwt anggota2 keluarga kecilmu, semangat terus jar!

    • Wah, Dewi. Aku baru ngeh kamu komen.

      Makasih banyak sharingnya. Overall aku setujua. Ya, kategorisasi pendidikan seperti vmbo-mbo-havo-vwo memang brilian dan sebetulnya kita sudah ada dengan adany sekolah kejuruan.
      Tapi sayang pemerintah dan rakyat tidak terlalu paham maksudnya kelak pada profesi apa. Bahkan sebagian kita masih pada tataran bisa sekolah saja sukur.

      Semoga bisa diskusi langsung lain waktu.
      Sukses terus untuk aktivitasmu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s